Ujian Nasional Tidak Cocok Untuk Indonesia

Akhirnya bisa online lagi setelah sibuk banget ngurusin "berbagai" keperluan buat daftar kuliah (sok sibuk). Oke cukup curcolnya. Begini kawan, Ujian Nasional (UN) setiap tahun menjadi momok yang menakutkan bagi semua orang, bukan hanya siswa namun orang tua murid, saudara, keluarga.

Meski sebenarnya UN bukanlah sesuatu yang seharusnya ditakuti namun yang patut menjadi perhatian ialah kekacauan penyelenggaraan UN setiap tahunnya. Bukankah bukan pertama kalinya Indonesia melaksanakan UN, tapi tetap saja terjadi kekacauan setiap tahunnya.

Entah itu masalah teknis ataupun terkait pro dan kontra adanya UN. Apa yang salah sebenarnya? Disini bukan salah siapa atau siapa yang patut dijadikan kambing hitam. Bukan pula menyalahkan Menteri Pendidikan.

Kekacauan teknis seperti pendistribuan soal, kertas tipis, pelaksanaan UN yang tak serentak nasional, tidak bisa kesalahan tersebut dilimpahkan pada Menteri Pendidikan kita.

Ketika Pemerintah tetap teguh dengan pendiriannya perlunya UN, sebetulnya ada banyak hal yang patutnya dikaji apakah UN masih cocok diterapkaan di Indonesia. Ada banyak alasan UN tidak lagi cocok dilaksanakan di Indonesia.

1. Alasan letak geografis Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau tersebar diseluruh nusantara menjadi kendala tersendiri, terutama terkait pendidtribusian soal yang ramai dibicarakan pada kekacauan UN tahun ini.

Indonesia yang begitu luas, dimana setiap pulau terpisah oleh lautan mempersulit distribusi soal UN, perlu perencanaan detail, tidak bisa sembarangan dan asal-asalan.

2. Pelajar itu subjek pendidikan bukan objek pendidikan

Keberadaan UN justru menjadi alat coba-coba untuk pelajar. Setiap tahun aturan UN terus berubah, mulai dari standar nilai, perubahan kurikulum, dan paket soal. Sistem yang tidak jelas seolah menjadi ajang coba-coba pemerintah untuk menerapkan suatu kebijakan.

Padahal anak bukan ajang percobaan, mereka adalah anak yang seharusnya mendapatkan pelayanan pendidikan yang selayaknya. Mereka adalah subjek, pelaku pendidikan yang memiliki hak dasar mendapat pendidikan, bukan objek penelitian dan carut-marut kebijakan.

3. Kualitas pendidikan yang tidak merata

Kualitas pendidikan Indonesia yang tidak merata menyebabkan ketimpangan hasil UN antara daerah kota dengan pendidikan maju dibanding daerah pinggiran dengan failitas pendidikan terbatas.

Jika pada kenyataannya kulitas pendidikan di Indonesia belum merata, saya rasa UN tidak layak dijadikan standarisasi penilaian nasional. Apalagi dijadikan syarat kelulusan, meski sekarang ini prosentasenya 70% dan 30% dari sekolah.

Tapi tetap saja UN masih menjadi standar. Standar nilai kelulusan UN 4,0 sangat lah ringan untuk sekolah-sekolah maju dikota, tapi tidak untuk sekolah pinggriran. Membaca saja masih menjadi persoalan di pelosok-pelosok negeri ini.

4. Soal UN tidak adil

Pembuatan soal UN yang distandarkan untuk nasional menimbulkan ketidakadilan. Ketika pihak pembuat soal mempertimbangkan bahwa soal diperuntukkan bagi seluruh siswa di Indonesia, baik di daerah maupun kota, tentu pihak pembuat soal harus memperhitungkan apakah soal-soal tersebut memenuhi standar kelulusan untuk semua sekolah.

Padahal kualitas sekolah sekali lagi berbeda. Bagi sekolah maju mungkin soal-soal UN tidak sulit dibandingkan standar pendidikan disekolah mereka bahkan terlalu mudah. Tapi bagaimana dengan sekolah pinggiran, apakah soal-soal tersebut sesuai dengan starandar mereka? Terlalu sulit bisa jadi.

5. Setiap daerah memiliki kebutuhan dan standar pendidikan tersendiri

Negara kita hampir mirip dengan Amerika yang multikultural, bedanya setiap pulau di Indonesia terpisah oleh lautan sedangkan Amerika hanya dibatasi daratan. Namun apa yang sama bahwa Amerika juga memiliki masyarakat yang beragam, bangsa imigran.

Setiap daerah memiliki kebudayaan, kebutuhan, dan standar pendidikan tersendiri. Amerika dikenal dengan sistem pendidikannya yang maju dan dipandang di dunia. Dalam sistem pendidikan di negri Paman Sam tidak ada Ujian Nasional karena setiap negara bagian memiliki kebutuhan berbeda akan pendidikan.

Mereka menyelenggarakan Ujian per negara bagian, soal yang dibuat dari negara bagian, bahkan jika memang tidak berkenan dengan soal-soal dari negara bagian mereka berhak menolak dan menyelenggarakan ujian mandiri. Tidak ada penyetandaran secara nasional. Lalu bagaimana mengukur kemmapuan siswa untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi?

Kualitas individu menjadi faktor penentu, tidak menjadi soal ia berasal dari pinggiran maupun kota asalkan ia bisa bersaing untuk meneruskan pendidikan dan mengenyam pendidikan yang lebih baik.

6. UN bukan penjamin kualitas pendidikan baik secara individu maupun nasional

Berdasarkan tabel liga global yang diterbitkan oleh firma pendidikan Pearson, sistem pendidikan Indonesia berada di posisi terbawah bersama Meksiko dan Brasil. Peringkat disusun berdasarkan keberhasilan negara-negara memberikan status tinggi pada guru dan memiliki “budaya” pendidikan. 

Lima negara maju tidak menyelenggarakan UN dengan sistim pendidikan terbaik di dunia, Negara mana saja? Lihat di postingan saya tentang [5 Negara Maju tanpa Ujian Nasional].

7. UN hanya mengukur kemampuuan kognitif siswa

Dalam dunia pendidikan, ranah kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa ada tiga yaitu kognitif, psikomotorik, afektif. Sedangkan UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, dimana afektif dan psikomotoriknya? Non sen, tidak ada!

Bukankah yang terpenting dari belajar ialah proses, jika UN menjadi penentu kelulusan maka untuk apa belajar 6 tahun di Sd, 3 tahun di SMP dan SMA/SMK. Serasa perjuangan bertahun-tahun akan mati begitu saja jika 3 hari UN itu gagal.

Nah, itulah ulasan mengenai ketidakcocokan Ujian Nasional bagi Negara Indonesia tercinta. Negara Maju saja ada yang tidak menerapkan Ujian Nasional , negara mana saja? Lihat pada postingan saya tentang [5 Negara Maju tanpa Ujian Nasional]. Jadi, menurut kalian masih pantaskah Ujian Nasional diterapkan di Negara kita? Wallohu’alam